Judul : Separuh Polwan di Kepolisian Australia Pernah Mengalami Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
link : Separuh Polwan di Kepolisian Australia Pernah Mengalami Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Separuh Polwan di Kepolisian Australia Pernah Mengalami Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
DPO. SYDNEY - Hampir separuh perempuan yang bekerja di kepolisian Australia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, berdasarkan sebuah laporan yang dirilis Senin (22/8/2016).
Evaluasi budaya kerja di tubuh Kepolisian Federal Australia (AFP) ini juga menemukan bahwa lebih dari 60 persen star, pria dan wanita, juga pernah menjadi korban bullying.
"Dalam hal pelecehan seksual dan bullying, maka harus diambil langkah segera," kata Elizabeth Broderick, penulis laporan itu.
Sebuah survei yang dilakukan untuk melengkapi laporan tersebut menunjukkan 46 persen perempuan dan 20 persen pria mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual selama lima tahun terakhir.
"Angka ini hampir dua kali lipat dari angka kasus pelecehan seksual nasional," kata Elizabeth yang juga mantan komisioner urusan diskriminasi jender.
"Dan selama lima tahun terakhir 62 persen laki-laki dan 60 persen perempuan mengaku pernah menjadi korban bullying," lanjut Elizabeth.
Tak hanya itu, laporan tersebut juga mengungkap keluhan bahwa para korban pelecehan enggan melaporkan masalah itu karena akan mempersulit karier mereka.
Sebagian lainnya mengatakan mereka akan bertambah dikucilkan jika melapor. Dan beberapa orang lainnya merasa proses penanganan terlalu panjang dan meragukan kerahasiaan identitas para pelapor.
Para perempuan yang bekerja di AFP, yang berbeda dengan kepolisian negara bagian, juga dikabarkan sulit menyesuaikan dengan budaya kerja yang sangat didominasi para pria itu, termasuk kewajiban untuk "membuktikan diri".
Menanggapi laporan ini, Komisioner AFP Andrew Colvin mengakui banyak hal yang harus diubah di kesatuannya dan meminta maaf kepada para staf yang pernah menjadi korban perilaku tak pantas itu.
"Praktik semacam ini tak akan ditolerir. Sebuah divisi untuk memulai reformasi budaya akan dibentuk," ujar Colvin.
